KILASPERS.COM – Provinsi Gorontalo saat ini mencatat harga bahan pokok tertinggi secara nasional untuk beberapa komoditas pangan strategis. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Selasa (13/10/2026) merilis data yang menempatkan harga telur ayam dan minyak goreng di Gorontalo sebagai yang termahal di Indonesia.
Fenomena ini terjadi berbarengan dengan krisis distribusi BBM yang memicu antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat. Antrean yang mencapai tiga jam lebih tersebut diindikasikan turut mendongkrak biaya distribusi, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Menurut catatan PIHPS, harga telur ayam di pasar modern wilayah Gorontalo mencapai Rp55.900 per kilogram. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia, meninggalkan Papua Barat di posisi kedua dengan harga Rp47.100 per kilogram dan Sulawesi Tengah Rp43.250 per kilogram. Selisih harga antara Gorontalo dan Papua Barat bahkan mencapai Rp8.800 per kilogram.
Komoditas minyak goreng juga menunjukkan pola serupa. Di pasar tradisional Gorontalo, minyak goreng dijual pada harga Rp28.200 per liter, melampaui Maluku yang berada di urutan kedua dengan harga Rp26.900, Papua Rp26.550, dan Papua Barat Rp25.550 per liter.
Sementara itu, harga cabai rawit di pasar tradisional Gorontalo mencapai Rp150.650 per kilogram, menempati posisi keempat termahal nasional. Provinsi dengan harga cabai rawit lebih tinggi adalah Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang sama-sama Rp158.750 per kilogram, serta Papua Barat Rp157.500 per kilogram. Harga cabai rawit di Gorontalo juga lebih mahal ketimbang Sulawesi Tengah yang tercatat Rp146.600 per kilogram.
Lonjakan harga pangan ini semakin membebani masyarakat yang tengah menghadapi kelangkaan BBM bersubsidi. Antrean Pertalite yang berlarut-larut menyebabkan waktu operasional pengemudi angkutan barang dan penumpan berkurang drastis. Kondisi ini diperparah dengan melonjaknya harga bensin eceran yang mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per botol, sementara stok Pertamax di SPBU habis setiap hari akibat pembelian spekulan.
Bagi pelaku usaha distribusi dan pedagang, situasi ini secara langsung menambah beban biaya operasional pengangkutan barang. Waktu yang habis di antrean SPBU dan tingginya harga BBM eceran menjadi komponen biaya tambahan yang akhirnya berpotensi dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual produk.
Sektor transportasi juga terdampak signifikan. Imran Jaini, pengemudi mikrolet di Kota Gorontalo, mengungkapkan bahwa pendapatannya anjlok dari Rp300 ribu menjadi sekitar Rp150 ribu per hari karena sebagian besar waktu kerja habis untuk mengantre BBM. Penurunan penghasilan yang dibarengi dengan tingginya harga kebutuhan pokok semakin menekan daya beli masyarakat.
Meskipun begitu, tingginya harga pangan tidak semata-mata disebabkan oleh masalah distribusi BBM. Faktor pasokan, kondisi cuaca, serta ketergantungan Gorontalo terhadap distribusi dari wilayah lain juga berperan dalam menentukan fluktuasi harga. Namun, gangguan pada distribusi BBM dinilai memperburuk kondisi yang memang sudah rentan.
Masyarakat kini mengharapkan respons cepat dari pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum. Penertiban sistem distribusi BBM dipandang sebagai salah satu solusi kunci agar biaya logistik dapat kembali normal dan harga kebutuhan pokok di Gorontalo tidak terus berada di puncak harga nasional.
Hingga saat ini, upaya untuk memperoleh tanggapan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gorontalo mengenai langkah-langkah pengendalian harga pangan masih terus dilakukan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.